ZT Mira - шаблон joomla Окна
Monday, October 26, 2020

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, SH menyampaikan penjelasan 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2019, pada hari Selasa, 15 Januari 2019. Raperda disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019 DPRD Kabupaten Gianyar yang dipimpin Wakil DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Made Togog, MSi. Turut pula hadir pada rapat tersebut Forkopimda serta pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.  Wakil Bupati Gianyar mengatakan, 6 (enam) buah Raperda yang diajukan pada kali ini adalah Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sukawati Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Lebih Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Pariwisata Ubud Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukimam Kumuh Kabupaten Gianyar, serta Raperda tentang Pendirian Perumda Air Minum Tirta Anyar Kabupaten Gianyar.

    Dalam Propemperda Tahun  2018 diagendakan sebanyak  22  buah Raperdasampai dengan 28 Desember 2018, yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerahsebanyak 15 buah yaitu :

    1. Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan

        Pemberhentian Perbekel.

   2. Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan 

       dan Pemberhentian Perangkat Desa.

   3.   Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahan Daerah Air Minum.

   4.   Perda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

       Perdesaan dan Perkotaan.

   5.  Perda tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   6.  Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

  7.   Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

      Daerah Gianyar.

  8.Perda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Logo Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar menjadi Perusahan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar dan Pengelolaan Perusahan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gianyar.

    9.  Perda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahan Daerah Mandara Giri Kabupaten Gianyar     

menjadi Perusahan Umum Daerah Gianyar.

    10.   Perda tentang Cagar Budaya.

    11.  Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

         Tahun Anggaran 2017.

    12.  Perda tentang Perubahan  Atas  Perda  Nomor  5 Tahun 2017 tentang  Anggaran Pendapatan dan

          Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

    13.  Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

    14.  Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR.

    15.  Perda tentang Keolahragaan.

 

 

 

Perda yang belum selesai dibahas sebanyak 9 buah yaitu :

1.  Raperda tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Mandara Giri

2.  Raperda tentang Perlindungan lahan pertanian program berkelanjutan

3.  Raperda Tentang Cagar Budaya

4.  Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

5.  Raperda tentang  Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Ubud  Tahun 2017 – 2037

6.  Raperda tentang  Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Lebih Tahun 2017 – 2037

7.  Raperda tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8.  Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR

9.  Raperda tentang Olahraga

Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar


Ketua DPRD          :  Drs. I Wayan Tagel Winarta

 

 

Wakil Ketua DPRD  :  I Gusti Ngurah Anom Masta, SE

 

Wakil Ketua DPRD  :  Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M.Si

 

 

 

Visi :

"Terwujudnya masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman, dan damai, mandiri, berintegritas, berlandaskan Tri Hita Karana, melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana”.

 

Misi :

Misi Pembangunan Gianyar yang menjadi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gianyar Tahun   2018-2023, yaitu :

1. Membangun pertanian yang produktif, efesien dan mandiri,

2. Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya,

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berwawasan lingkungan,

4. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi,

5. Mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya dan agama Hindu,

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik.

Jalan Ngurah Rai No. 5 - 7 Gianyar, Kode Pos (80511)

Telp : (0361) 943143, 943144, Fax : (0361) 944270

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

Website : www.dprd-gianyarkab.go.id

Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) akhirnya ditetapkan menjadi perda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gianyar, pada tanggal 21 Desember 2018. Perda ini akan mewajibkan keterlibatan pengusaha untuk memberikan CSR. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran dunia usaha dalam kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Ketut Jata, SH mengatakan, perda inisiatif tentang CSR ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta dunia usaha."Maka dari itu, perlu adanya suatu pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga pada akhirnya dapat mendukung pemerataan pembangunan di daerah.

Mulai tahun 2019, setiap perusahaan yang diketahui mapan, wajib melaksanakan program CSR. Terkait itu, DPRD Kabupaten Gianyar telah menyiapkan Raperda inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pengantar Raperda tersebut disampaikan Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Gede Sudarta, SH melalui Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 10 Desember 2018. Usai membacakan pengantar Raperda itu, I Wayan Gede Sudarta, SH menegaskan, Raperda ini didasari beberapa persoalan tentang CSR. Antara lain, tidak adanya persamaan pandangan oleh perusahaan dan pihak terkait tentang CSR/TJSP.

DPRD Twitter

Please specific twitter username in backend or you can not see anything!

Hubungi Kami

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

User Login

Brown Blue Orange