ZT Mira - шаблон joomla Окна
Monday, October 26, 2020

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-73, Polres Gianyar melaksanakan Upacara Peringatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Juli 2019, bertempat di Lapangan Astina Gianyar. Upacara turut dihadiri TNI/POLRI, Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar, Muspida, PNS dan Undangan lainnya. Upacara dilaksanakan pada pukul 07.45 Wita, yang dilanjutkan dengan acara Syukuran di Balai Budaya Gianyar.

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan rapat dalam rangka mengagendakan kegiatan pada bulan Juli 2019, Wakil Ketua beserta Anggota Badan melaksanakan rapat tersebut pada hari Senin, 1 Juli 2019 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Musyawarah (I Ketut Jata, SH) yang dihadiri segenap Anggota Badan Musyawarah. Rapat yang digelar menghasilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar pertanyakan pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Gianyar. Hal itu ditanyakan oleh Pansus Penyertaan Modal Perumda dalam rapat kerja dengan Perumda, PDAM dan BPR Werdhi Sedana di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 24 Juni 2019. Ketua Pansus, Ir. I Made Budiasa, MSi menjelaskan rapat kerja dilakukan untuk mengetahui kondisi riil perusahan yang disusun pemerintah tersebut. Terlebih selama perjalanannya selama ini selalu mengalami kerugian. Bahkan ia mengatakan jika memang terus merugi dari tahun ke tahun, sebaiknya ditutup saja. Ketua Pansus menjelaskan, ini bukan persoalan sentimen, kalau merugi terus sebaiknya ditutup daripada terus menggerogoti keuangan daerah.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar, pada hari Senin, 10 Juni 2019. Dalam pertanggungjawabannya Bupati Gianyar menyampaikan, ”Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat  tujuh  jenis laporan yaitu laporan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan,”.

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan rapat dalam rangka mengagendakan kegiatan pada bulan Juni 2019, Ketua beserta Anggota Badan melaksanakan Rapat pada hari Senin, 20 Mei 2019 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah (Drs. I Wayan Tagel Winarta) yang dihadiri segenap Anggota Badan Musyawarah. Rapat yang digelar menghasilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2019.

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gianyar dalam rangka mengagendakan kegiatan pada bulan April 2019, Ketua beserta Anggota Badan melaksanakan Rapat pada hari Kamis, 4 April 2019 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Musyawarah (Drs. I Made Togog, MSi) yang dihadiri segenap Anggota Badan Musyawarah. Rapat yang digelar menghasilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2018 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun 2019, pada hari Selasa, 12 Maret 2019. Sidang juga dihadiri Wakil Bupati Gianyar, A.A. Gde Mayun, SH, Sekda Kab. Gianyar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta, Bupati Gianyar menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023, sekaligus merupakan tahun transisi peralihan antara kebijakan pembangunan sebelumnya dengan dengan kebijakan pembangunan yang akan datang. LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun. Serta menjadi kegiatan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD).

Memasuki Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun 2019, DPRD Kabupaten Gianyar menetapkan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah dari Enam Raperda yang diajukan Bupati Gianyar, pada hari Rabu, 20 Pebruari 2019. Dua Raperda tersebut yakni, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 dan Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar. Penetapan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama penetapan Raperda menjadi Perda Kabupaten Gianyar.

Setelah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada sidang sebelumnya pada tanggal 11 Pebruari 2019. Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar pada Rapat Paripurna III Masa Persidangan I yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Jata, SH pada hari Senin 18 Pebruari 2019. Sidang dihadiri Wakil Bupati Gianyar, Forkompinda Kab. Gianyar, serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gianyar.

Pada hari Senin, 11 Pebruari 2019 DPRD Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Enam Raperda yang diajukan Bupati Gianyar. Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Gianyar yakni Fraksi PDI. Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura-Nasdem. Terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.MAP. Pandangan Umum Fraksi PDI. Perjuangan dibacakan oleh I Wayan Suartana. Menyampaikan, enam Raperda yang disampaikan Bupati Gianyar sekiranya berorientasi pada mutu. Artinya peraturan yang dibuat bukan peraturan yang kejar tayang semata meskipun tenggang waktu sangat penting. Fraksi PDI Perjuangan juga minta beberapa penjelasan atas raperda mengenai identifikasi ketetapan lokasi kumuh.

DPRD Twitter

Please specific twitter username in backend or you can not see anything!

Hubungi Kami

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

User Login

Brown Blue Orange