Berita

Berita

Berita (82)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar, Jumat (30/4), menyampaikan Rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna bertempat di Ruang Sidang Kantor DPRD Gianyar. Rapat dipimpin Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta dan dihadiri Bupati Made Mahayastra Bersama Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab. Gianyar. Rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD, I Gusti Ngurah Anom Masta menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan, diantaranya, dalam kondisi pandemic Covid-19 perlu upaya maksimal untuk dapat mengakses dana pusat. Baik berupa pinjaman maupun dana lainnya dengan melakukan dan mengajukan program-program inovatif sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Disamping itu, Anom Masta juga menekankan pengoptimalan berbagai potensi lokal sebagai wajib pajak. “Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai potensi lokal, meninjau kembali perjanjian retribusi dengan desa adat terhadap pasar, tempat wisata, mendata warung besar, tempat kos-kos an, villa dan hotel yang belum berizin, sehingga jumlah wajib pajak daerah dapat terkejar,” ujarnya. Mengingat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 64,16% yang tidak sesuai target, agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan maka penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah dan merupakan syarat penting dalam mendukung recovery ekonomi.

Dalam bidang ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran DPRD merekomendasikan agar pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk terus memotivasi generasi muda, untuk bangga menjadi pengusaha muda mengingat sebagai daerah pariwisata Gianyar tentu paling terpuruk dan rentan sebagai penyumbang kemiskinan baru dan pengangguran terbesar. Membangun bidang pariwisata, pemerintah perlu merancang pariwisata yang memiliki diferensiasi tinggi. Dalam pemulihan pariwisata pemerintah harus mengawal pemanfaatan dan distribusi dana yang disalurkan agar tepat sasaran, mendorong industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang terdampak PHK sektor pariwisata dimana hal tersebut diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Gianyar.

Anom Masta juga mengapresiasi kinerja Bupati Gianyar atas keberanian, keseriusan dan ketegarannya dalam pembangunan Pasar Gianyar dimana sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian. Usai Anom Masta membacakan rekomendasi DPRD, Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta langsung menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Bupati Made Mahayastra untuk selanjutnya rekomendasi yang telah dirumuskan agar diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa datang.

Bupati Mahayastra dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa LKPJ merupakan aspek penting bagi Dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya chek in balancing dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi sarana yang efektif, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Disamping itu LKPJ juga sebagai perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tuntutan reformasi yakni, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good government and clean goverment. Mahayastra juga menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya. “Rekomendasi yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, akan kami tindaklanjuti dan dijadikan pedoman dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang. Kekurangan dan kendala yang ada di tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, akan diupayakan dapat terselesaikan di tahun mendatang, dan akan kami jadikan refleksi dan renungan sebagai cambuk untuk terus bekerja keras, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan,”tandas Mahayastra..

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gianyar menggelar rapat pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dan KUA-PPAS 2021. Bersama Eksekutif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gianyar, di ruang sidang kantor DPRD Gianyar, Senin (10/8/2020). Rapat yang diagendakan berlangsung dalam dua hari tersebut, ternyata dalam sehari telah berhasil dituntaskan secara marathon. Bahkan penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD Gianyar dengan Bupati Gianyar telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta didampingi Wakil Ketua I Gusti Ngurah Anom Masta dan Ida Bagus Gaga Adi Saputra, serta sejumlah anggota legislatif. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Gianyar Made Mahayastra didampingi ketua TAPD Made Gede Wisnu Wijaya bersama sejumlah kepala OPD. Ketua DPRD Tagel Winarta mengatakan pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020 dan KUA-PPAS 2021 memakan waktu lebih singkat dibandingkan yang dijadwalkan karena adanya kesepahaman dengan Bupati Mahayastra. “Bapak Bupati bersama tim TAPD-nya sudah menjelaskan secara detail, lugas, tegas, dan menyeluruh terhadap rancangan-rancangan baik yang di-refocusing maupun program-program baru yang sangat prioritas,” kata Tagel Winarta. Tagel Winarta mengatakan, pada pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020, usulan DPRD mengenai dana hibah atau bansos terkait penangan Covid-19 sudah disetujui untuk dicairkan. Program-program pembangunan juga tetap dijalankan, berdasarkan skala prioritas. Diharapkan program-program itu bisa menyentuh kepentingan masyarakat. “Pembangunan tetap dijalankan, dana hibah juga tetap dibantu untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, pemberian bantuan sembako tahap III akan dilaksanakan oleh Bupati,” kata Tagel Winarta. Ditambahkannya, untuk pembahasan APBD induk 2021 yang disampaikan Bupati Mahayastra, sudah dijelaskan secara terperinci, sehingga usulan itu pun telah disetujui. Direncanakan target pendapatan pada APBD 2021 dirancang sebesar Rp900 miliar lebih, lebih rendah dari target pendapatan yang dirancang sebesar Rp1 miliar lebih pada APBD 2020 ini. Terkait target pendapatan tersebut, Bupati Mahayastra mengatakan target pendapatan pada APBD 2021 dirancang dengan berpijak pada capaian pendapatan tahun ini. .

Karena dalam situasi PPKM, Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, diikuti Wakil Bupati Gianyar, Wakil Ketua DPRD Gianyar dan Ketua Fraksi di DPRD Gianyar, sedangkan anggota DPRD lainya, Forkominda dan Kepala OPD mengikuti secara virtual.

Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Gianyar, AA Gde Mayun, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, Penyampaian Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 ini dilaksanakan, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya Peratuaran Penerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dikatakannya, dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020, perlu menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. "Hal itu akan tercermin dari adanya harmonisasi capaian kinerja, sasaran program dan kegiatan yang dijabarkan kedalam fungsi pengelolaan keuangan daerah. Anatara perencanaan dan penganggaran perlu diintegrasikan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien," ujarnya. Diungkapkanya, dalam KUA dan PPAS tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1,955 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.779,059 Miliar atau sekitar 39,84 %. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 2,121 triliun atau 57,33% dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.55,316 Miliar atau sebesar 2,83 %. "Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi, serta masih adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penerimaan PAD yang mengandalkan pemasukan dari industri pariwisata," ungkapnya. Untuk PAD tahun 2022, kata Agung Mayun, masih didominasi rencana penerimaan dari pajak daerah, dengan tetap mengupayakan intensifikasi penerimaan di luar pajak daerah seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yabg dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

"Untuk pendapatan transfer dalam KUA dan PPAS, bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer anyar daerah," jelasnya. Selanjutnya, Belanja Daerah dalam KUA dan PPAS tahun Anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp. 2,014 Triliun, terdiri dari Belanja Operasi Rp. 1,559 Triliun atau 77,41 %. Belanja Modal sebesar Rp. 226,993 Miliar atau 11,27%. Belanja tidak terduga Rp. 1 Miliar atau 0,05% dan Belanja Transfer sebesar Rp. 227,086 atau 11,27%. Sedangkan defisit anggaran dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 58,931 miliar. Hal ini terjadi karena rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas, lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana pendapatan. "Defisit anggaran tahun 2022 akan dapat ditutupi, terutama bersumber dari penerimaan pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 yang saat ini sedang berjalan," jelasnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar. Demi mematangkan persiapan menyongsong Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, Komisi I DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Bawaslu Kabupaten Gianyar. Tim monev yang dikomandoi Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gianyar, I Nyoman Kandel didampingi oleh Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gianyar Desak Putu Tirta serta Tim Ahli dan juga Kasubag Hukum DPRD Kabupaten Gianyar diterima langsung oleh Ketua, I Wayan Hartawan ,Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, Ni Made Suaniari Siartikawati serta I Wayan Gede Sutirta dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Gianyar I Wayan Budi Mahendra bertempat diruang Rapat Bawaslu Kabupaten Gianyar, Senin (23/05).

Hartawan dalam sambutannya menyampaikan proses yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam rangka penguatan kelembagaan untuk menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. “ Dalam proses penguatan kelembagaan untuk menyongsong tahapan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Gianyar telah melakukan bimbingan teknis berkaitan dengan Tupoksi kelembagaan serta membangun kerjasama dengan stake holder di Kabupaten Gianyar,” ujar Hartawan.

Selanjutnya Kandel dalam kesempatannya menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya tidak lain untuk menyerap aspirasi sejak dini, sehingga tidak terjadi kendala didalam menjalankan Tupoksi kelembagaan nantinya. “Tujuan dari kedatangan kami (Komisi I DPRD Kabupaten Gianyar ) adalah menyerap aspirasi dari Bawaslu Kabupaten Gianyar dan untuk dapat melakukan pemetaan potensi permasalahan di Kabupaten Gianyar, serta kami meminta masukan terkait hal yang sekiranya dapat difasilitasi dari pemerintah Kabupaten Gianyar, dalam otoritas sebagai Anggota DPRD kami akan membantu agar tidak terjadi kendala dalam menjalankan tupoksi nantinya,” tutur Kandel.

Menyambut baik hal tersebut Hartawan menyampaikan kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Gianyar saat ini salah satunya adalah persoalan Kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar yang belum bersifat permanen. “Berkaitan dengan kendala yang dihadapai saat ini adalah terkait kantor kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Gianyar yang belum permanen, berkaitan dengan hal tersebut kami telah bersurat kepada pemerintah daerah, diharapkan dengan pertemuan ini persoalaan tersebut dapat difasilitasi,” ungkap pria asal Desa Guwang, Sukawati tersebut.

Disamping hal tersebut, Koordinator Divisi Pengawasa, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Gianyar, Ni Made Suniari Siartikawati menyampaikan harapan terkait keterlibatan Pemerintah daerah dalam Pengawasan Partisipatif “Kami berharap pemerintah daerah melalui kesbangpol dapat mengikutsertakan Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam kegiatannya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sosialisasi Pengawasan Partisipatif,” imbuh Suniari.

Masih dalam kesempatan yang sama, I Wayan Gede Sutirta menyampaikan demi kondusifnya hajatan Pemilu di Kabupaten Gianyar maka kami berharap kepada Parpol untuk selalu mentaati aturan Pemilu yang ada khusunya pada saat pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) sehingga kesan Kabupaten Gianyar yang merupakan tujuan wisata tidak terkesan kumuh atau tetap terjaga kelestarian lingkungannya.

Lebih lanjut Kandel berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari Bawaslu Kabupaten Gianyar untuk persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 Mendatang “Kami akan memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi dari Bawaslu Kabupaten Gianyar untuk persiapan menyongsong Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 , serta dari sisi pengawasan kami akan turut mendorong semua pihak untuk turut serta berperan aktif untuk ikut mengawasi,” tutup pria asal Kecamatan Payangan tersebut. Senada dengan Kandel, Desak Putu Tirta juga menyampaikan harapannya dari Monev yang dilakukan dapat bermanfaat untuk memfasilitasi dan menampung masukan dari Bawaslu Kabupaten Gianyar untuk Pemilih dan Pemilihan yang lebih baik kedepannya.