ZT Mira - шаблон joomla Окна
Tuesday, February 19, 2019
Berita Kegiatan

Berita Kegiatan (61)

Pada hari Senin, 11 Pebruari 2019 DPRD Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Enam Raperda yang diajukan Bupati Gianyar. Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Gianyar yakni Fraksi PDI. Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura-Nasdem. Terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.MAP. Pandangan Umum Fraksi PDI. Perjuangan dibacakan oleh I Wayan Suartana. Menyampaikan, enam Raperda yang disampaikan Bupati Gianyar sekiranya berorientasi pada mutu. Artinya peraturan yang dibuat bukan peraturan yang kejar tayang semata meskipun tenggang waktu sangat penting. Fraksi PDI Perjuangan juga minta beberapa penjelasan atas raperda mengenai identifikasi ketetapan lokasi kumuh.

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, SH menyampaikan penjelasan 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2019, pada hari Selasa, 15 Januari 2019. Raperda disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019 DPRD Kabupaten Gianyar yang dipimpin Wakil DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Made Togog, MSi. Turut pula hadir pada rapat tersebut Forkopimda serta pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.  Wakil Bupati Gianyar mengatakan, 6 (enam) buah Raperda yang diajukan pada kali ini adalah Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sukawati Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Lebih Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Pariwisata Ubud Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukimam Kumuh Kabupaten Gianyar, serta Raperda tentang Pendirian Perumda Air Minum Tirta Anyar Kabupaten Gianyar.

Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) akhirnya ditetapkan menjadi perda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gianyar, pada tanggal 21 Desember 2018. Perda ini akan mewajibkan keterlibatan pengusaha untuk memberikan CSR. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran dunia usaha dalam kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Ketut Jata, SH mengatakan, perda inisiatif tentang CSR ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta dunia usaha."Maka dari itu, perlu adanya suatu pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga pada akhirnya dapat mendukung pemerataan pembangunan di daerah.

Mulai tahun 2019, setiap perusahaan yang diketahui mapan, wajib melaksanakan program CSR. Terkait itu, DPRD Kabupaten Gianyar telah menyiapkan Raperda inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pengantar Raperda tersebut disampaikan Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Gede Sudarta, SH melalui Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 10 Desember 2018. Usai membacakan pengantar Raperda itu, I Wayan Gede Sudarta, SH menegaskan, Raperda ini didasari beberapa persoalan tentang CSR. Antara lain, tidak adanya persamaan pandangan oleh perusahaan dan pihak terkait tentang CSR/TJSP.

Mengingat tanggung jawab sosial perusahaan selama ini masih bersifat parsial, dimana pola dan bentuknya berbeda-beda dan sulit terukur. Sementara perusahaan memiliki penafsiran yang berbeda mengenai tanggung jawab sosial serta keprihatinan legislatif terhadap olahraga di Gianyar yang masih minim pembiayaan, sehingga sulit berkembang, yang dikarenakan Pemerintah masih kesulitan menanggulangi biaya, sehingga tak heran prestasi olahraga tidak maksimal pula. Maka DPRD Kabupaten Gianyar berinisiatif mengeluarkan Raperda CSR dan Olah Raga. Sehingga Dewan dipandang perlu untuk membentuk Pansus CSR dan Olah Raga. Rapat Paripurna Pembentukan Pansus CSR dan Olah Raga dilaksanakan di Ruang Sidang Utama pada tanggal 3 Desember 2018, yang dipimpin oleh Wakil Ketua (Drs, I Made Togog, MSi).

Dalam rangka mengagendakan kegiatagn pada bulan Desember 2018, Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat pada hari Jumat, 30 Nopember 2018 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah (Drs. I Wayan Tagel Winarta) yang dihadiri segenap anggota badan musyawarah. Rapat yang digelar menghasilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

DPRD Kabupaten Gianyar menggelar Sidang Paripurna III dengan agenda Penyampaian  Jawaban Bupati Gianyar atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019, yang telah disampaikan pada tanggal 12 Nopember 2018. Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Senin 19 Nopember 2019. Diawali jawaban atas pandangan umum dari Partai PDI Perjuangan, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menjawab terkait aspek pendapatan, Pemkab Gianyar telah menetapkan target PAD didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi, keamanan, realisasi tahun sebelumnya serta pertumbuhan potensi wajib pajak baru. Ini juga menjawab pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019, dirancang secara terintegrasi sehingga pemanfaatan sumber daya yang tersedia  dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini disampaikan  Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.MAP saat  Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 29 Oktober 2019. I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan, dalam penyusunan APBD perlu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Hal itu akan tercermin dari adanya harmonisasi capaian kinerja, sasaran program, dan kegiatan yang dijabarkan kedalam fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Revitalisasi Pasar Umum Gianyar kini terus dimatangkan oleh jajaran Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Gianyar. Berbagai fasilitas pun akan melengkapi bangunan pasar dengan enam lantai itu, salah satunya dilengkapi dengan eskalator untuk menghubungkan setiap lantai. Seperti yang terungkap dalam rapat kerja yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, pada hari Senin, 15 Oktober 2018. Dalam suasana rapat kerja tersebut kalangan Legislatif menyampaikan rentetan pertanyaan dan usulan. Salah satunya agar tidak hanya membuat pasar yang megah dan modern. Namun juga harus matang dalam penataan pedagang disetiap lantainya. Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP mengatakan pihaknya sudah menyiapkan penataan di setiap lantai. Menghubungkan setiap lantai tersebut akan di pasangi escalator. Oleh karena itu, penataan pedagang nantinya akan menyesuaikan dengan jenis dagangannya. Artinya pedagang daging di lantai berapa, pedagang kain di lantai berapa dan sebagainya. Itu nanti akan diatur dan ditata sedemikian rupa. Ditegaskan meski pembangunan Pasar Gianyar yang baru menggunakan anggaran mencapai 250 miliar rupiah.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar. Penetapan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Penetapan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Gianyar pada Rapat Paripurna IV Masa Persidangan III di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Selasa, 25 September 2018. Sidang yang dihadiri 29 Anggota Dewan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta. Sebelumnya, Wakil DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Made Togog, MSi menyampaikan Pendapat Akhir Lembaga terhadap hasil pembahasan Raperda tersebut. Wakil Ketua DPRD menyampaikan, pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 merupakan kewajiban konstitusi sebagaimana tersurat dalam UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No 13 Tahun 2006.

Page 1 of 5

User Login

Brown Blue Orange