ZT Mira - шаблон joomla Окна
Wednesday, April 24, 2019
Berita Umum

Berita Umum (65)

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gianyar dalam rangka mengagendakan kegiatan pada bulan April 2019, Ketua beserta Anggota Badan melaksanakan Rapat pada hari Kamis, 4 April 2019 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Musyawarah (Drs. I Made Togog, MSi) yang dihadiri segenap Anggota Badan Musyawarah. Rapat yang digelar menghasilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2018 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun 2019, pada hari Selasa, 12 Maret 2019. Sidang juga dihadiri Wakil Bupati Gianyar, A.A. Gde Mayun, SH, Sekda Kab. Gianyar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta, Bupati Gianyar menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023, sekaligus merupakan tahun transisi peralihan antara kebijakan pembangunan sebelumnya dengan dengan kebijakan pembangunan yang akan datang. LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun. Serta menjadi kegiatan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD).

Memasuki Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun 2019, DPRD Kabupaten Gianyar menetapkan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah dari Enam Raperda yang diajukan Bupati Gianyar, pada hari Rabu, 20 Pebruari 2019. Dua Raperda tersebut yakni, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 dan Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar. Penetapan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama penetapan Raperda menjadi Perda Kabupaten Gianyar.

Setelah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada sidang sebelumnya pada tanggal 11 Pebruari 2019. Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar pada Rapat Paripurna III Masa Persidangan I yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Jata, SH pada hari Senin 18 Pebruari 2019. Sidang dihadiri Wakil Bupati Gianyar, Forkompinda Kab. Gianyar, serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gianyar.

Pada hari Senin, 11 Pebruari 2019 DPRD Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Enam Raperda yang diajukan Bupati Gianyar. Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Gianyar yakni Fraksi PDI. Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura-Nasdem. Terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.MAP. Pandangan Umum Fraksi PDI. Perjuangan dibacakan oleh I Wayan Suartana. Menyampaikan, enam Raperda yang disampaikan Bupati Gianyar sekiranya berorientasi pada mutu. Artinya peraturan yang dibuat bukan peraturan yang kejar tayang semata meskipun tenggang waktu sangat penting. Fraksi PDI Perjuangan juga minta beberapa penjelasan atas raperda mengenai identifikasi ketetapan lokasi kumuh.

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, SH menyampaikan penjelasan 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2019, pada hari Selasa, 15 Januari 2019. Raperda disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019 DPRD Kabupaten Gianyar yang dipimpin Wakil DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Made Togog, MSi. Turut pula hadir pada rapat tersebut Forkopimda serta pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.  Wakil Bupati Gianyar mengatakan, 6 (enam) buah Raperda yang diajukan pada kali ini adalah Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sukawati Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Lebih Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Pariwisata Ubud Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukimam Kumuh Kabupaten Gianyar, serta Raperda tentang Pendirian Perumda Air Minum Tirta Anyar Kabupaten Gianyar.

Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) akhirnya ditetapkan menjadi perda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gianyar, pada tanggal 21 Desember 2018. Perda ini akan mewajibkan keterlibatan pengusaha untuk memberikan CSR. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran dunia usaha dalam kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Ketut Jata, SH mengatakan, perda inisiatif tentang CSR ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta dunia usaha."Maka dari itu, perlu adanya suatu pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga pada akhirnya dapat mendukung pemerataan pembangunan di daerah.

Mulai tahun 2019, setiap perusahaan yang diketahui mapan, wajib melaksanakan program CSR. Terkait itu, DPRD Kabupaten Gianyar telah menyiapkan Raperda inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pengantar Raperda tersebut disampaikan Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Gede Sudarta, SH melalui Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 10 Desember 2018. Usai membacakan pengantar Raperda itu, I Wayan Gede Sudarta, SH menegaskan, Raperda ini didasari beberapa persoalan tentang CSR. Antara lain, tidak adanya persamaan pandangan oleh perusahaan dan pihak terkait tentang CSR/TJSP.

Mengingat tanggung jawab sosial perusahaan selama ini masih bersifat parsial, dimana pola dan bentuknya berbeda-beda dan sulit terukur. Sementara perusahaan memiliki penafsiran yang berbeda mengenai tanggung jawab sosial serta keprihatinan legislatif terhadap olahraga di Gianyar yang masih minim pembiayaan, sehingga sulit berkembang, yang dikarenakan Pemerintah masih kesulitan menanggulangi biaya, sehingga tak heran prestasi olahraga tidak maksimal pula. Maka DPRD Kabupaten Gianyar berinisiatif mengeluarkan Raperda CSR dan Olah Raga. Sehingga Dewan dipandang perlu untuk membentuk Pansus CSR dan Olah Raga. Rapat Paripurna Pembentukan Pansus CSR dan Olah Raga dilaksanakan di Ruang Sidang Utama pada tanggal 3 Desember 2018, yang dipimpin oleh Wakil Ketua (Drs, I Made Togog, MSi).

Dalam rangka mengagendakan kegiatagn pada bulan Desember 2018, Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat pada hari Jumat, 30 Nopember 2018 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah (Drs. I Wayan Tagel Winarta) yang dihadiri segenap anggota badan musyawarah. Rapat yang digelar menghasilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.
Page 1 of 5

User Login

Brown Blue Orange