ZT Mira - шаблон joomla Окна
Monday, December 11, 2017

Selamat Datang di Web Site DPRD Kab. Gianyar

Rapat Paripurna (19 Juni 2017)

Rate this item
(0 votes)

Pada tanggal 19 Juni 2017, Pimpinan beserta Anggota DPRD Kab. Gianyar melaksanakan Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2017 dalam rangka Penyampaian Pengantar LKD dan Penyampaian Propemperda. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Gianyar (I Ketut Jata, SH), diawali dengan pembacaan Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Gianyar Tahun 2016, yang terbagi menjadi tujuh jenis laporan yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Salso Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bupati Gianyar menyampaikan Pendapatan daerah yang direncanakan Rp.1.684 triliun lebih, sampai berakhirnya TA. 2016 terealisasi sebesar Rp. 1.682 triliun atau 99,91 %. Dalam rapat tersebut disampaikan pula 14 Raperda yang diprioritaskan dari 28 Raperda yang diajukan. Satu diantaranya adalah Raperda Inisatif Dewan. Adapun Raperda yang diprioritaskan yakni Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Gianyar, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perubahan atas perda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Wakil Ketua DPRD Kab. Gianyar (I Ketut Jata, SH) mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan siklus terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah dalam tahun bersangkutan yang nantinya akan ditetapkan dalam Perda. Pelaksanaan program kegiatan yang telah dimuat dalam APBD Tahun 2016, secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari hubungan kerja yang harmonis antara Legislatidf dengan Eksekutif. Sesuai fungsi pengawasan, Bupati perlu menyampaikan secara detail pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 dan 14 Raperda tahun 2017 kepada masyarakat melalui DPRD.

Read 292 times
Login to post comments

User Login

Brown Blue Orange