Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar. Penetapan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Penetapan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Gianyar pada Rapat Paripurna IV Masa Persidangan III di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Selasa, 25 September 2018. Sidang yang dihadiri 29 Anggota Dewan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta. Sebelumnya, Wakil DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Made Togog, MSi menyampaikan Pendapat Akhir Lembaga terhadap hasil pembahasan Raperda tersebut. Wakil Ketua DPRD menyampaikan, pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 merupakan kewajiban konstitusi sebagaimana tersurat dalam UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No 13 Tahun 2006.

Setelah mendengarpenyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 pada sidang sebelumnya tanggal 10 Juli 2018. Kini, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar giliran Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 24 September 2018. Secara berurutan, Bupati Gianyar menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Partai Demokrat salah satunya terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pajak daerah. Langkah-langkah yang dilakukan yakni langkah intensifikasi dengan cara optimalisasi penagihan terhadap wajib pajak yang selama ini penyetorannya tidak konsisten, optimalisasi penagihan terhadap tunggakan wajib pajak, mengupdate database secara berkala serta melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah. Langkah ekstensifikasi yakni dengan pendataan wajib pajak baru baik yang berijin maupun tidak berijin dengan menerbitkan NPWPD secara bertahap, pendataan ulang wajib pajak PBBP2 yang lahannya sudah beralih fungsi, meningkatkan dan memperluas pembayaran pajak melalui system online mulai dari pendaftaran, penetapan dan penyetoran berbasis teknologi informasi.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.M.AP menyampaikan visi misinya dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Gianyar, pada hari Jumat (21 September 2018). Bupati asal Malinggih Payangan itu menyampaikan pidato perdananya setelah resmi dilantik menjadi orang nomor satu di Kota Seni sehari sebelumnya oleh Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. Selain menyampaikan visi misi, rapat paripurna istimewa juga diisi dengan Sertijab dari Plh. Bupati Gianyar  Ir. I Made Gede Wisnu Wijaya, MM kepada Bupati Mahayastra. Dalam pidatonya, Bupati Gianyar menyampaikan visi misi lima tahun kedepan yang mengacu pada konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pola satu jalur. Kebijakan pembangunan Gianyar menjadi satu kesatuan, atau satu jalur dengan kebijakan pembangunan Pemprov Bali. Visi misi pasangan Mahayastra – Agung Mayun 5 tahun kedepan juga dilandaskan pada konsep Tri Hita Karana. "Menjunjung tinggi filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Gianyar menjadi landasan filosofis dalam perumusan visi dan misi pembangunan daerah, sehingga diharapkan terwujud  kesejahteraan masyarakat Gianyar yang adil dan makmur lahir dan bathin, secara berkelanjutan”.

Komisi IV DPRD Kab. Gianyar yang membidangi Kesehatan menggelar Rapat Kerja dengan Dinas Kesehatan Kab. Gianyar pada hari Selasa, 4 September 2018 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab. Gianyar. Pada rapat tersebut, salah satu anggota Komisi IV Putu Gede Pebriantara, SE mengatakan, sesuai dengan aturan yang ada, menyebutkan rujukan hanya bisa dilakukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Tipe C. Sedangkan Rumah Sakit Tipe C tidak ada di Gianyar. Saat ini RSUD Sanjiwani sudah tipe B sehingga pasien BPJS tidak bisa langsung dirujuk ke RSUD Sanjiwani. Persoalan yang muncul adalah pasien BPJS Kesehatan berhahrap mendapat pelayanan setelah di Puskesmas agar dirujuk ke RSUD Sanjiwani. Putu Gede Pebriantara bersama anggota Dewan lainnya banyak mendapat keluhan dari masyarakat, mengingat pasien BPJS enggan dirujuk ke rumah sakit swasta tipe C. Banyak warga yang mengadu, saat dirujuk ke RS Swasta, untuk kamar kelas III dibilang penuh dan dipaksa untuk naik kelas. Disamping itu, dipastikan ada biaya tambahan, padahal sudah memiliki BPJS. Di Gianyar sendiri terdapat 6 Rumah Sakit Swasta dengan tipe C.

Rasionalisasi anggaran dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) masing-masing OPD menjadi penekanan dalam penyusunan Perubahan APBD 2018. Karena Pemkab. Gianyar tidak ingin defisit anggaran kembali terjadi. Sehingga dilakukan evaluasi perencanaan secara intensif. Plh. Bupati Gianyar yang juga Sekda Kab. Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya menegaskan itu saat penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Gianyar 2018 di Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Gianyar pada hari Senin, 3 September 2018. Disebutkan, RAPBD Perubahan 2018, dirancang secara terintegrasi sehingga pemanfaatan sumber daya yang tersedia dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlebih dahulu menyusun program yang menjadi kebutuhan utama untuk dianggarkan. Jika tahun sebelumnya anggaran terlebih dahulu digelontorkan, tapi tidak demikian untuk rancangan perubahan tahun 2018. OPD terlebih dahulu harus menyusun kegiatan yang tertuang dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi target, setelah itu baru dianggarkan. Jika didalam SAKIP tidak ada target, maka tidak bisa dianggarkan. Ini yang dirasionalisasi sehingga pengelolaan anggaran efektif dan efisien.

Penetapan melalui Rapat Paripurna Istimewa Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar terpilih di Gedung DPRD Kabupaten Gianyar, Senin, (27/8). Paket Aman terpilih dengan porelahan suara 193,923, mengalahkan pasangan calon Tjokorda Raka Kerthyasa  SSos MSi - Pande Istri Maharani Prima Dewi SE MM (Paket Kertha-Maha) dengan 93,336 suara. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kab. Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta dihadiri Plh. Bupati Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, Wakil DPRD Kab. Gianyar Drs. I Made Togog, MSi dan I Ketut Jata, SH,  Bupati Gianyar/Wakil Bupati Gianyar terpilih, I Made Mahayastra/Anak Agung Gde Mayun, serta pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar. Ketua DPRD Kab. Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta mengatakan, paripurna ini setelah DPRD Gianyar menerima SK KPU Gianyar Nomor : 126/Pl.03.7-Kpt/5104/Kpu.Kb/Vii/2918 tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018. Ketua DPRD Kab. Gianyar menambahkan, pelantikan Bupati/Wabup Gianyar ini akan dilaksanakan Kamis (20/9) di Pemprov Bali.

DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Paripurna pada tanggal 30 Juli 2018 terkait Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Gianyar. Penetapan ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan DPRD Gianyar tentang Persetujuan Penetapan ABPD 2017 menjadi Perda. Sidang dihadiri 25 anggota DPRD, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta. Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna menyetujui penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Drs. I Made Togog, MSi mengatakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memiliki arti penting dalam konteks pembangunan Kabupaten Gianyar, serta menyampaikan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan. Laporan ini juga untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel.

Masing – masing Fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017. Dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini dipimpin Ketua DPRD Gianyar (Drs. I Wayan Tagel Winarta), di dampingi Wakil DPRD Gianyar (Drs. I Made Togog, MSi). Dalam kesempatan itu hadir pula PJ Bupati Gianyar (Dr. I Ketut Rochineng, SH.MH). Selama sidang lima fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan pandangan umum terkait kinerja eksekutif. Ditemui usai sidang PJ Bupati Gianyar, Dr. I Ketut Rochineng, SH.MH  menerima pandangan umum dari kelima fraksi. Dikatakan kelima fraksi dominan menyampaikan apresiasi terhadap raihan Wajar Tanpa Pengucalian (WTP) dari pusat. Intinya ucapan terimakasih  bahwa kabupaten Gianyar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Komisi II DPRD Kab. Gianyar melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar pada tanggal 16 Mei 2018. Rapat Koordinasi diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Sidak Komisi II DPRD Kab. Gianyar terkait pembangunan 2 Hotel di Kawasan Ubud yakni Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room di Banjar Kutuh, Desa Sayan dan Hoteldi Banjar Kedewatan Anyar, Desa Kedewatan, Ubud. Karena pembangunan 2 hotel tersebut disinyalir langgagr IMB. Dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD kab. Gianyar, Ida Bagus Nyoman Rai, SH.MSi meminta penjelasan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar terkait IMB kedua hotel tersebut. Menurutnya, dari hasil sidak yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 di dua lokasi yang berbeda memang ditemukan adanya pelanggaran, yakni sempadan sungai dan kabar bangunan yang tidak sesuai dengan gambar yang diajukan dalam IMB, maka diperlukan penjelasan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar terkait keluarnya IMB tersebut, sehingga nanti tidak menjadi preseden buruk. Bahkan Komisi II dalam rapat tersebut menyampaikan agar menghentikan sementara pembangunan hotel tersebut, biar ada kejelasan dan kesesuaian antara IMB dengan kondisi di lapangan. Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar,