Komisi II DPRD Kab. Gianyar melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar pada tanggal 16 Mei 2018. Rapat Koordinasi diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Sidak Komisi II DPRD Kab. Gianyar terkait pembangunan 2 Hotel di Kawasan Ubud yakni Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room di Banjar Kutuh, Desa Sayan dan Hoteldi Banjar Kedewatan Anyar, Desa Kedewatan, Ubud. Karena pembangunan 2 hotel tersebut disinyalir langgagr IMB. Dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD kab. Gianyar, Ida Bagus Nyoman Rai, SH.MSi meminta penjelasan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar terkait IMB kedua hotel tersebut. Menurutnya, dari hasil sidak yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 di dua lokasi yang berbeda memang ditemukan adanya pelanggaran, yakni sempadan sungai dan kabar bangunan yang tidak sesuai dengan gambar yang diajukan dalam IMB, maka diperlukan penjelasan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar terkait keluarnya IMB tersebut, sehingga nanti tidak menjadi preseden buruk. Bahkan Komisi II dalam rapat tersebut menyampaikan agar menghentikan sementara pembangunan hotel tersebut, biar ada kejelasan dan kesesuaian antara IMB dengan kondisi di lapangan. Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar,

Komisi III DPRD Kab. Gianyar melakukan monitoring ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gianyar, pada hari Selasa, 15 Mei 2018. Dewan mendesak untuk menunda kenaikan tariff denda bagi pelanggan PDAM Gianyar karena beberapa alasan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kab. Gianyar, I Nyoman Artawa Putra, SIP. Menurutnya, PDAM seharusnya mengutamakan pelayanan dulu. Ada banyak masyarakat mengeluhkan air yang masih belum lancar dan macet. Setelah pelayanan bisa diperbaiki dan masyarakat puas, barulah pihak PDAM berpikir kea rah itu. Sekarang masih banyak infrastruktur yang rusak, ada pipa bocor, ada juga yang usianya tua, karena infrastruktur itu dibangun sejak 1980-an. Menurut informasi yang diperoleh, tepatnya di Tampaksiring, airnya mati selama dua hari penuh. Masyarakat disana mengeluh, yang akhirnya diadakan MoU oleh tujuh disana, dan akhirnya air bisa mengalir kembali. Banyaknya pembenahan di internal PDAM ini menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan tersebut. Selain masalah infrastruktur, juga ada benturan di kalangan masyarakat terutama ketika PDAM hendak menggunakan air

Komisi II DPRD Kab. Gianyar melakukan Sidak terhadap dua bangunan yang bakal digunakan sebagai akomodasi perhotelan di wilayah Ubud. Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi II, Ida Bagus Nyoman Rai, SH.MSi dan Anggota Komisi II yang didampingi staf Sekretariat DPRD Kab. Gianyar. Sidak tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 dengan menyasar  Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room di Banjar Kutuh, Desa Sayan dan Hoteldi Banjar Kedewatan Anyar, Desa Kedewatan, Ubud. Sidak pertama dilakukan pada Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room diBanjar Kutuh, Desa Sayan, melihat bangunan sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hanya saja menurut Ketua Komisi II, pelaksanaan proyek tersebut tanpa disertai gambar sesuai yang tertera pada IMB. Kalau dilihat dari layout dengan apa yang dikerjakan jauh menyimpang. Bahkan pelaksanaan bangunan tersebut lima lantai termasuk basement. Ketua Komisi II menunjukkan IMB bangunan yang berlokasi di Banjar Kutuh, Desa Sayan Ubud ini dengan peruntukan Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room. Sedangkan nama yang mengajukan IMB adalah Ijek Widyakrisnadi asal Jakarta Barat dengan pemberian IMB pada tanggal13 Oktober 2016. 

Komisi I DPRD Kab. Gianyar menerima PNS mantan pegawai Dispenda Kab. Gianyar. Mereka mendatangi gedung DPRD Kab. Gianyar dengan tujuan untuk menuntut kepastian dan keadilan, agar status mereka sebagai PNS dikembalikan seperti semula. Mereka diterima Ketua Komisi I Ngakan Ketut Putra dan Anggota Dra. Ni Luh Yuniati, serta Kepala BKDSDM Kab. Gianyar Ketut Artawa, diwakili Kabid Mutasi I Wayan Warnata. Dari 12 pegawai, 2 orang diantaranya ibu-ibu dengan mengajak suami. Mereka datang berkat undangan Komisi I untuk menyikapi persoalan mereka. Salah seorang suami pegawai dimaksud, minta agar Pemkab. Gianyar memberikan kepastian jelas tentang status kepegawaian istrinya dan 16 pegawai lainnya. Karena selama ini status mereka mengambang; tidak dipecat; tapi tidak dipekerjakan lagi. Dimohonkan agar di pertimbangkan dari sisi kemanusiaan, pengabdian mereka sebagai pegawai honor selama 10 tahun.  Salah seorang dari pegawai, I Ketut Ritama yang mantan Kepala Sub. Penagihan Dispenda Gianyar, mengatakan dirinya dan 16 pegawai lain mohon dikembalikan menjadi PNS. Karena sejak kasus ini diproses, sudah mengembalikan uang yang dimaksud sebagai kerugian Negara ke kas Negara, serta telah

DPRD Kab. Gianyar bersama Pemkab. Gianyar menetapkan 2 Raperda menjadi Perda dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Dewan, pada hari Jumat, 11 Mei 2018. Perda yang ditetapkan tersebut adalah Perda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan daerah Mandara Giri Gianyar menjadi Perusahaan Umum dan Perda tentang Cagar Budaya. Setelah melalui beberapa tahapan persidangan, akhirnya DPRD Kab. Gianyar bersama Pemkab Gianyar menetapkan 2 buah Raperda tersebut menjadi Perda setelah semua Anggota Dewan menyetujui penetapan tersebut. Penetapan perda tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Mandara Giri Gianyar menjadi perusahaan umum daerah Gianyar dan Perda tentang cagar budaya tesebut ditandai dengan ketok palu oleh Ketua DPRD Kab. Gianyar. Paripurna sekaligus diikuti penandatanganan berita acara oleh 3 orang Pimpinan Dewan dan penjabat Bupati Gianyar. Dalam pendapat akhir DPRD Kab. Gianyar yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Gianyar I Ketut Jata, SH, disampaikan perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Mandara Giri Kabupaten Gianyar bertujuan untuk menghadapi perkembangan dunia usaha yang dinamis dan perlu ditata kembali sesuai

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gianyar dr. Cokorda Gede Wisnu Parta beserta Anggota Komisi IV Cokorda Putra Indrayana, S.Sos.MAP dan Ni Made Ratnadi, SE melaksanakan Sidak ke SMPN 1 Gianyar pada tanggal 24 April 2018, pukul 14.00 Wita terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dimana dalam pelaksanaannya sempat mengalami hambatan/gangguan server pada hari Senin, 23 April 2018. Rombongan Komisi IV diterima langsung oleh Kepala SMPN 1 Gianyar Dewa Nyoman Bawa, SPd,MPd beserta jajarannya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Berdasarkan informasi/keterangan dari Kepala SMPN 1 Gianyar, bahwa permasalahan yang terjadi pada server adalah masalah  dari pusat, namun tidak berpengaruh pada pelaksanaan UNBK. Pada hari berikutnya pelaksanaan UNBK sudah kembali berjalan dengan lancar dan normal. Untuk kedepannya  Ketua dan Anggota Komisi IV berharap agar seluruh SMP Negeri yang ada di Kabupaten Gianyar dapat melaksanakan UNBK.

Pada hari Selasa, 24 April 2018 dilaksanakan Rapat Kerja Pansus B di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab. Gianyar. Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas Pengelolaan Dana Hibah Kelompok Masyarakat APBD Tahun 2018, yang dipimpin oleh Ketua Pansus B DPRD Kab. Gianyar (Ida Bagus Nyoman Rai, SH.MSi), dengan mengundang Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat Setda Kab. Gianyar. Dalam rapat disebutkan jumlah proposal yang sudah cair dari masing-masing kecamatan dan dana hibah yang sudah dicairkan.

Pada hari Selasa, 24 April 2018 dilaksanakan Rapat Paripurna Intern di Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Gianyar. Rapat dilaksanakan dalam rangka Penyampaian Laporan Pansus DPRD Kabupaten Gianyar, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Gianyar (Drs. I Made Togog, MSi), dengan mengundang segenap Kepala OPD di Lingkungan Kab. Gianyar. Laporan disampaikan oleh masing-masing Ketua Pansus, yang selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada pimpinan rapat.

Siswa Pasis Dikreg LVI Seskoad TA. 2018 melaksanakan Audensi ke Kantor DPRD Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 April 2018, pukul 13.15 Wita. Audensi dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan KKLDN Studi Wilhan, Kurikulum Pendidikan Seskoad, pelaksanaan Pendidikan Reguler LVI Seskoad TA. 2018 dan Rencana Operasi Pendidikan Reguler LVI Seskoad TA. 2018. Audensi para siswa dipimpin oleh Komandan Kodim 1616/Gianyar, yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar beserta Komisi I DPRD Kab. Gianyar, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Gianyar.

Penjabat (Pj) Bupati Gianyar, I Ketut Rochineng menyampaikan 7 buah Raperda dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Gianyar, pada tanggal 5 April 2018 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar. Dalam sidang yang dihadiri 23 orang anggota dewan tersebut, Pj. Bupati Gianyar menyampaikan perubahan raperda yang diusulkan badan eksekutif. Dari 22 buah raperda yang diagendakan, hanya 7 buah yang menjadi prioritas untuk dapat dilakukan pembahasan. Tujuh raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang