DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Paripurna pada tanggal 30 Juli 2018 terkait Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Gianyar. Penetapan ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan DPRD Gianyar tentang Persetujuan Penetapan ABPD 2017 menjadi Perda. Sidang dihadiri 25 anggota DPRD, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta. Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna menyetujui penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Drs. I Made Togog, MSi mengatakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memiliki arti penting dalam konteks pembangunan Kabupaten Gianyar, serta menyampaikan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan. Laporan ini juga untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel.

Masing – masing Fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017. Dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini dipimpin Ketua DPRD Gianyar (Drs. I Wayan Tagel Winarta), di dampingi Wakil DPRD Gianyar (Drs. I Made Togog, MSi). Dalam kesempatan itu hadir pula PJ Bupati Gianyar (Dr. I Ketut Rochineng, SH.MH). Selama sidang lima fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan pandangan umum terkait kinerja eksekutif. Ditemui usai sidang PJ Bupati Gianyar, Dr. I Ketut Rochineng, SH.MH  menerima pandangan umum dari kelima fraksi. Dikatakan kelima fraksi dominan menyampaikan apresiasi terhadap raihan Wajar Tanpa Pengucalian (WTP) dari pusat. Intinya ucapan terimakasih  bahwa kabupaten Gianyar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Komisi II DPRD Kab. Gianyar melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar pada tanggal 16 Mei 2018. Rapat Koordinasi diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Sidak Komisi II DPRD Kab. Gianyar terkait pembangunan 2 Hotel di Kawasan Ubud yakni Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room di Banjar Kutuh, Desa Sayan dan Hoteldi Banjar Kedewatan Anyar, Desa Kedewatan, Ubud. Karena pembangunan 2 hotel tersebut disinyalir langgagr IMB. Dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD kab. Gianyar, Ida Bagus Nyoman Rai, SH.MSi meminta penjelasan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar terkait IMB kedua hotel tersebut. Menurutnya, dari hasil sidak yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 di dua lokasi yang berbeda memang ditemukan adanya pelanggaran, yakni sempadan sungai dan kabar bangunan yang tidak sesuai dengan gambar yang diajukan dalam IMB, maka diperlukan penjelasan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar terkait keluarnya IMB tersebut, sehingga nanti tidak menjadi preseden buruk. Bahkan Komisi II dalam rapat tersebut menyampaikan agar menghentikan sementara pembangunan hotel tersebut, biar ada kejelasan dan kesesuaian antara IMB dengan kondisi di lapangan. Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Gianyar,

Komisi III DPRD Kab. Gianyar melakukan monitoring ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gianyar, pada hari Selasa, 15 Mei 2018. Dewan mendesak untuk menunda kenaikan tariff denda bagi pelanggan PDAM Gianyar karena beberapa alasan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kab. Gianyar, I Nyoman Artawa Putra, SIP. Menurutnya, PDAM seharusnya mengutamakan pelayanan dulu. Ada banyak masyarakat mengeluhkan air yang masih belum lancar dan macet. Setelah pelayanan bisa diperbaiki dan masyarakat puas, barulah pihak PDAM berpikir kea rah itu. Sekarang masih banyak infrastruktur yang rusak, ada pipa bocor, ada juga yang usianya tua, karena infrastruktur itu dibangun sejak 1980-an. Menurut informasi yang diperoleh, tepatnya di Tampaksiring, airnya mati selama dua hari penuh. Masyarakat disana mengeluh, yang akhirnya diadakan MoU oleh tujuh disana, dan akhirnya air bisa mengalir kembali. Banyaknya pembenahan di internal PDAM ini menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan tersebut. Selain masalah infrastruktur, juga ada benturan di kalangan masyarakat terutama ketika PDAM hendak menggunakan air

Komisi II DPRD Kab. Gianyar melakukan Sidak terhadap dua bangunan yang bakal digunakan sebagai akomodasi perhotelan di wilayah Ubud. Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi II, Ida Bagus Nyoman Rai, SH.MSi dan Anggota Komisi II yang didampingi staf Sekretariat DPRD Kab. Gianyar. Sidak tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 dengan menyasar  Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room di Banjar Kutuh, Desa Sayan dan Hoteldi Banjar Kedewatan Anyar, Desa Kedewatan, Ubud. Sidak pertama dilakukan pada Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room diBanjar Kutuh, Desa Sayan, melihat bangunan sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hanya saja menurut Ketua Komisi II, pelaksanaan proyek tersebut tanpa disertai gambar sesuai yang tertera pada IMB. Kalau dilihat dari layout dengan apa yang dikerjakan jauh menyimpang. Bahkan pelaksanaan bangunan tersebut lima lantai termasuk basement. Ketua Komisi II menunjukkan IMB bangunan yang berlokasi di Banjar Kutuh, Desa Sayan Ubud ini dengan peruntukan Hotel Melati, Restoran, Spa dan Show Room. Sedangkan nama yang mengajukan IMB adalah Ijek Widyakrisnadi asal Jakarta Barat dengan pemberian IMB pada tanggal13 Oktober 2016. 

Komisi I DPRD Kab. Gianyar menerima PNS mantan pegawai Dispenda Kab. Gianyar. Mereka mendatangi gedung DPRD Kab. Gianyar dengan tujuan untuk menuntut kepastian dan keadilan, agar status mereka sebagai PNS dikembalikan seperti semula. Mereka diterima Ketua Komisi I Ngakan Ketut Putra dan Anggota Dra. Ni Luh Yuniati, serta Kepala BKDSDM Kab. Gianyar Ketut Artawa, diwakili Kabid Mutasi I Wayan Warnata. Dari 12 pegawai, 2 orang diantaranya ibu-ibu dengan mengajak suami. Mereka datang berkat undangan Komisi I untuk menyikapi persoalan mereka. Salah seorang suami pegawai dimaksud, minta agar Pemkab. Gianyar memberikan kepastian jelas tentang status kepegawaian istrinya dan 16 pegawai lainnya. Karena selama ini status mereka mengambang; tidak dipecat; tapi tidak dipekerjakan lagi. Dimohonkan agar di pertimbangkan dari sisi kemanusiaan, pengabdian mereka sebagai pegawai honor selama 10 tahun.  Salah seorang dari pegawai, I Ketut Ritama yang mantan Kepala Sub. Penagihan Dispenda Gianyar, mengatakan dirinya dan 16 pegawai lain mohon dikembalikan menjadi PNS. Karena sejak kasus ini diproses, sudah mengembalikan uang yang dimaksud sebagai kerugian Negara ke kas Negara, serta telah

DPRD Kab. Gianyar bersama Pemkab. Gianyar menetapkan 2 Raperda menjadi Perda dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Dewan, pada hari Jumat, 11 Mei 2018. Perda yang ditetapkan tersebut adalah Perda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan daerah Mandara Giri Gianyar menjadi Perusahaan Umum dan Perda tentang Cagar Budaya. Setelah melalui beberapa tahapan persidangan, akhirnya DPRD Kab. Gianyar bersama Pemkab Gianyar menetapkan 2 buah Raperda tersebut menjadi Perda setelah semua Anggota Dewan menyetujui penetapan tersebut. Penetapan perda tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Mandara Giri Gianyar menjadi perusahaan umum daerah Gianyar dan Perda tentang cagar budaya tesebut ditandai dengan ketok palu oleh Ketua DPRD Kab. Gianyar. Paripurna sekaligus diikuti penandatanganan berita acara oleh 3 orang Pimpinan Dewan dan penjabat Bupati Gianyar. Dalam pendapat akhir DPRD Kab. Gianyar yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Gianyar I Ketut Jata, SH, disampaikan perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Mandara Giri Kabupaten Gianyar bertujuan untuk menghadapi perkembangan dunia usaha yang dinamis dan perlu ditata kembali sesuai

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gianyar dr. Cokorda Gede Wisnu Parta beserta Anggota Komisi IV Cokorda Putra Indrayana, S.Sos.MAP dan Ni Made Ratnadi, SE melaksanakan Sidak ke SMPN 1 Gianyar pada tanggal 24 April 2018, pukul 14.00 Wita terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dimana dalam pelaksanaannya sempat mengalami hambatan/gangguan server pada hari Senin, 23 April 2018. Rombongan Komisi IV diterima langsung oleh Kepala SMPN 1 Gianyar Dewa Nyoman Bawa, SPd,MPd beserta jajarannya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Berdasarkan informasi/keterangan dari Kepala SMPN 1 Gianyar, bahwa permasalahan yang terjadi pada server adalah masalah  dari pusat, namun tidak berpengaruh pada pelaksanaan UNBK. Pada hari berikutnya pelaksanaan UNBK sudah kembali berjalan dengan lancar dan normal. Untuk kedepannya  Ketua dan Anggota Komisi IV berharap agar seluruh SMP Negeri yang ada di Kabupaten Gianyar dapat melaksanakan UNBK.

Pada hari Selasa, 24 April 2018 dilaksanakan Rapat Kerja Pansus B di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab. Gianyar. Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas Pengelolaan Dana Hibah Kelompok Masyarakat APBD Tahun 2018, yang dipimpin oleh Ketua Pansus B DPRD Kab. Gianyar (Ida Bagus Nyoman Rai, SH.MSi), dengan mengundang Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat Setda Kab. Gianyar. Dalam rapat disebutkan jumlah proposal yang sudah cair dari masing-masing kecamatan dan dana hibah yang sudah dicairkan.