ZT Mira - шаблон joomla Окна
Monday, May 20, 2019

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gianyar dalam rangka mengagendakan kegiatan pada bulan April 2019, Ketua beserta Anggota Badan melaksanakan Rapat pada hari Kamis, 4 April 2019 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Musyawarah (Drs. I Made Togog, MSi) yang dihadiri segenap Anggota Badan Musyawarah. Rapat yang digelar menghasilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019.

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gianyar dalam rangka mengagendakan kegiatan pada bulan April 2019, Ketua beserta Anggota Badan melaksanakan Rapat pada hari Kamis, 4 April 2019 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Musyawarah (Drs. I Made Togog, MSi) yang dihadiri segenap Anggota Badan Musyawarah. Rapat yang digelar menghasilkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2018 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun 2019, pada hari Selasa, 12 Maret 2019. Sidang juga dihadiri Wakil Bupati Gianyar, A.A. Gde Mayun, SH, Sekda Kab. Gianyar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta, Bupati Gianyar menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023, sekaligus merupakan tahun transisi peralihan antara kebijakan pembangunan sebelumnya dengan dengan kebijakan pembangunan yang akan datang. LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun. Serta menjadi kegiatan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD).

Memasuki Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun 2019, DPRD Kabupaten Gianyar menetapkan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah dari Enam Raperda yang diajukan Bupati Gianyar, pada hari Rabu, 20 Pebruari 2019. Dua Raperda tersebut yakni, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 dan Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar. Penetapan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama penetapan Raperda menjadi Perda Kabupaten Gianyar.

Setelah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada sidang sebelumnya pada tanggal 11 Pebruari 2019. Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP menyampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar pada Rapat Paripurna III Masa Persidangan I yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Jata, SH pada hari Senin 18 Pebruari 2019. Sidang dihadiri Wakil Bupati Gianyar, Forkompinda Kab. Gianyar, serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gianyar.

Pada hari Senin, 11 Pebruari 2019 DPRD Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Enam Raperda yang diajukan Bupati Gianyar. Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Gianyar yakni Fraksi PDI. Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura-Nasdem. Terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.MAP. Pandangan Umum Fraksi PDI. Perjuangan dibacakan oleh I Wayan Suartana. Menyampaikan, enam Raperda yang disampaikan Bupati Gianyar sekiranya berorientasi pada mutu. Artinya peraturan yang dibuat bukan peraturan yang kejar tayang semata meskipun tenggang waktu sangat penting. Fraksi PDI Perjuangan juga minta beberapa penjelasan atas raperda mengenai identifikasi ketetapan lokasi kumuh.

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, SH menyampaikan penjelasan 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2019, pada hari Selasa, 15 Januari 2019. Raperda disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019 DPRD Kabupaten Gianyar yang dipimpin Wakil DPRD Kabupaten Gianyar, Drs. I Made Togog, MSi. Turut pula hadir pada rapat tersebut Forkopimda serta pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.  Wakil Bupati Gianyar mengatakan, 6 (enam) buah Raperda yang diajukan pada kali ini adalah Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Sukawati Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Lebih Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Pariwisata Ubud Tahun 2019-2039, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukimam Kumuh Kabupaten Gianyar, serta Raperda tentang Pendirian Perumda Air Minum Tirta Anyar Kabupaten Gianyar.

    Dalam Propemperda Tahun  2018 diagendakan sebanyak  22  buah Raperdasampai dengan 28 Desember 2018, yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerahsebanyak 15 buah yaitu :

    1. Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan

        Pemberhentian Perbekel.

   2. Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan 

       dan Pemberhentian Perangkat Desa.

   3.   Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahan Daerah Air Minum.

   4.   Perda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

       Perdesaan dan Perkotaan.

   5.  Perda tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   6.  Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

  7.   Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

      Daerah Gianyar.

  8.Perda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Logo Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar menjadi Perusahan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar dan Pengelolaan Perusahan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gianyar.

    9.  Perda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahan Daerah Mandara Giri Kabupaten Gianyar     

menjadi Perusahan Umum Daerah Gianyar.

    10.   Perda tentang Cagar Budaya.

    11.  Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

         Tahun Anggaran 2017.

    12.  Perda tentang Perubahan  Atas  Perda  Nomor  5 Tahun 2017 tentang  Anggaran Pendapatan dan

          Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

    13.  Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

    14.  Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR.

    15.  Perda tentang Keolahragaan.

 

 

 

Perda yang belum selesai dibahas sebanyak 9 buah yaitu :

1.  Raperda tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Mandara Giri

2.  Raperda tentang Perlindungan lahan pertanian program berkelanjutan

3.  Raperda Tentang Cagar Budaya

4.  Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

5.  Raperda tentang  Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Ubud  Tahun 2017 – 2037

6.  Raperda tentang  Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Lebih Tahun 2017 – 2037

7.  Raperda tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8.  Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR

9.  Raperda tentang Olahraga

Page 1 of 8

DPRD Twitter

Please specific twitter username in backend or you can not see anything!

Hubungi Kami

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

User Login

Brown Blue Orange