ZT Mira - шаблон joomla Окна
Sunday, January 17, 2021

Komisi IV DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber melalui penerapan Prinsip 3R di TPS3R di Taro, Tegallalang, pada Senin (7/12/2020). Monev Komisi IV dipimpin langsung Ketua Komisi IV Ni Made Ratnadi, SE beserta Anggota Komisi IV. Ni Made Ratnadi, SE mengatakan, kami melihat pengolahan sampah di Taro secara umum sudah bagus sebagai pilot project (proyek percontohan). Sampah dari sumbernya kami lihat hampir 80 persen sudah terpilah.

Komisi III DPRD Kabupaten Gianyar melakukan Monitoring dan Evaluasi pada proyek pembangunan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tirta Sanjiwani dan UGD RSU Payangan, pada Senin (7/12/2020). Kedua proyek tersebut sudah rampung 95 persen. Kegiatan Monev dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kab. Gianyar, Putu Gede Pebriantara, SE. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III mengungkapkan bila sudah beroperasi optimal proyek ini akan digenjot menjadi sumber pendapatan. Lebih lanjut dikatakan, monev di (AMDK) Tirta Sanjiwani di Desa Bukian Payangan, untuk meninjau pembangunan gedung pengolahan AMDK, dengan nilai proyek Rp 10 Miliar dan pengadaan mesin pengolahan senilai Rp 10 Miliar.

 

Komisi II DPRD Kabupaten Gianyar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proyek fisik dengan Anggaran APBD Gianyar. Monitoring dipimpin langsung Ketua Komisi II, I Wayan Suartana bersama seluruh Anggota Komisi, pada Senin (7/12/2020). Ketua Komisi II menjelaskan bahwa monitoring ini adalah monitoring terakhir terhadap proyek fisik 2020. Disebutkan, proyek yang di monev adalah Proyek Pasar Gianyar, yang saat ini realisasinya sudah mencapai 30 persen. Selanjutnya pada proyek Rumah Sakit Sanjiwani sudah mencapai 50 persen, dan proyek Jembatan Lokaserana-Patemon sudah rampung 85 persen.

Kasus sengketa lahan di Desa Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kab. Gianyar  akhirnya menemui titik terang. Pada Minggu (22/11/2020) telah dilakukan penandatanganan kesepakatan damai antara warga Pakudui Kangin maupun Kawan. Penandatanganan kesepakatan damai itu dilakukan di halaman Kantor Bupati Gianyar disaksikan  Bupati Gianyar, Kapolres Gianyar, Ketua DPRD Kab. Gianyar, Sekda Kab. Gianyar, PHDI, MDA, Camat Tegallalang, Perbekel Kedisan, dan Warga Pakudui. Bupati Gianyar menjelaskan, hari itu merupakan hari bersejarah baginya dan kedua belah pihak yang bersengketa sejak belasan tahun. Sebelum perjanjian ini ditandatangani juga dilakukan sembahyang bersama di Padmasana Kantor Bupati. Disebutkannya, sembahyang di Padmasana Kantor Bupati Gianyar untuk memohon anugerah terlebih dulu terkait kasus yang sudah ada cukup lama ini. 

Pemerintah Kabupaten Gianyar secara berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 selama 6 kali berturut-turut. Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemkab Gianyar diserahkan oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Prov. Bali, Tri Budhianto diterima langsung Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par.MAP didampingi Ketua DPRD Kab. Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta dan Sekda Kab. Gianyar, Ir. I Made Gede Wisnu Wijaya di Ruang Kerja Bupati Gianyar, Selasa (17/11/2020). Selain menerima piagam penghargaan, Pemkab Gianyar juga menerima Plakat WTP karena telah mampu mempertahankan Opini WTP selama lebih dari 5 kali berturut-turut.

Pimpinan DPRD beserta Komisi II DPRD Kabupaten Gianyar menghadiri undangan Kunjungan Kerja Bupati Gianyar ke beberapa lokasi kegiatan yang termasuk dalam program Pembangunan Strategis Daerah pada Jumat (13/11/2020). Bupati Gianyar didampingi Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun, SH bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Gianyar. Kunjungan kerja ini sebagai evaluasi dan pengawasan realisasi APBD. Pada kunjungan kerja, Bupati Gianyar menyampaikan ingin memastikan perkembangan pengerjaan proyek di seluruh Kabupaten Gianyar berjalan sesuai rencana. Sebelumnya, Bupati Gianyar bersama rombongan Forkopimda rutin melakukan pemantauan secara langsung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar melalui Rapat Paripurna DPRD Gianyar, sesuai yang diagendakan yakni Senin (19/10/20). Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta yang dihadiri Bupati Gianyar, Wakil Bupati Gianyar, Anggota DPRD Kab. Gianyar, Forkompinda dan perwakilan dari OPD. Dalam pembacaan pendapat lembaga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Gusti Ngurah Anom Masta, SE mengungkapkan diperlukannya pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Selain  itu, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD juga sangat diperlukan disamping meningkatkan akurasi data dan perbaikan sistem pelayanan.

Tidak berselang lama sejak disampaikannya pengantar nota keuangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Gianyar, pada Senin (12/10/2020), semua Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar menyatakan sepakat dan mendorong agar segera mengesahkan RAPBD Tahun 2021 menjadi Perda APBD Kabupaten Gianyar Tahun 2021, pada Jumat (15/10/2020). Langkah tersebut diambil setelah fraksi-fraksi mendapatkan jawaban atas pandangan umum yang telah disampaikan kepada bupati. Usai Sidang dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par.MAP mengatakan setelah disampaikannya jawaban, semua fraksi dapat memberikan pendapatnya agar RAPBD Tahun 2021 bisa segera disahkan.  Perda APBD Kabupaten Gianyar tahun 2021 diagendakan akan disahkan pada 19 Oktober 2020 mendatang.

Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar menyampaikan Pandangan Umum masing-masing fraksinya  dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Gianyar, pada hari Rabu (14/10/2020). Setelah sebelumnya, Bupati Gianyar menyampaikan pengantar nota keuangan APBD 2021. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kab. Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta didampingi Wakil Ketua, I Gusti Ngurah Anom Masta, SE dan Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, MSi. Pada pandangan umum dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Putu Gede Pebriantara, SE menyebutkan Bupati Gianyar memasang target APBD terlalu tinggi, mengingat di tahun 2021 kedepan secara nasional perekonomian masih mengalami resesi. Hal lain yang disoroti Fraksi PDIP adalah pemasangan refocusing Silpa bisa saja terlalu besar dan bisa tidak sesuai target. Walau menyoroti beberapa hal, Fraksi PDIP sendiri menyatakan dapat menerima pengantar nota keuangan APBD 2021 untuk dibahas lebih lanjut. Selanjutnya Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya tidak menyampaikan banyak hal.

Page 1 of 24

User Login

Brown Blue Orange